Penurunan Mobilitas Publik Belum Sampai 30 Persen

Jakarta, Kudusnews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat pada hari kelima, Rabu (7/7/2021).

Berdasarkan analisis data, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan terdapat penurunan mobilitas penduduk Pulau Jawa – Bali.

Karenanya, kata Luhut, jumlah kabupaten atau kota yang berwarna hitam tanda bahaya penyebaran covid-19 turun dari 35 menjadi 27.

Meskipun ada penurunan di wilayah Jawa Timur dan Bali masih perlu mendapatkan perhatian lebih ketat.

“Sampai tanggal 6 juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum siginifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” ujar Luhut dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).

Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan, dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50 persen.

“Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30 persen sampai  50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik,” imbuhnya.

Lebih lanjut Menko Luhut menjelaskan, ada sepuluh kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah yakni di Bali dan Jawa Timur.

Kesepuluh wilayah dengan penurunan mobilitas penduduk itu ialah Karangasem Bali -4,72; Tabanan Bali -7,00; Jembrana Bali -7,11; Buleleng Bali -8,42; Bangli Bali -9,53; Klungkung Bali -9,83; Denpasar Bali -10,12; dan Badung Bali -10,75.

Sementara daerah di Jawa Timur yang terjadi penurunan mobilitas ialah Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan.

Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Timur maupun di Bali belum ada kabupaten kota yang mengalami penurunan mobilitas 30 persen.

“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya lebih dari 30 persen,” ungkap Luhut.

Adapun upaya penurunan mobilitas, menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.

Selain itu juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.

Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

“Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat,” pungkas Luhut. (Suara.com-03)