25.2 C
Kudus
21 January 2022
spot_img

Hartopo Sampaikan ke DPR Soal Permasalahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Kudus Kudusnews.id Bupati Kudus H.M. Hartopo didampingi Sekda Kudus, para Asisten Sekda, serta para pejabat dan unsur pimpinan dilingkungan Pemkab Kudus menerima kunjungan kerja (kunker) Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Drs. Fathan Subchi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan (PK) Astera Primanto Bhakti di gedung Graha Mustika Getas Pejaten pada Jumat (23/4/2021).

Hartopo menyampaikan beberapa hal terkait kondisi riil kabupaten Kudus mengenai Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Sampai dengan tahun 2020 terdapat 66 unit perusahaan rokok di kabupaten Kudus, dan kabupaten Kudus telah memiliki Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Mengenai penerimaan DBHCHT tahun 2020 terdapat alokasi sebesar Rp. 143.277.291.868 dengan Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 56.298.827.052,” jelasnya.

“Dengan demikian, total menjadi Rp. 199.567.118.920. Sedangkan yang terpakai Rp. 151.137.012.077 sehingga ada sisa Silpa sebesar Rp. 48.430.106.843. Diketahui alokasi tahun 2021 sebesar Rp. 155.532.486.000 sehingga ditambah Silpa tahun 2020, anggaran DBHCHT tahun 2021 sebesar Rp. 203. 962.592.000,” imbuhnya.

Hartopo juga mengatakan, permasalahan penggunaan DBHCHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 206/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT terbatas 3 bidang kegiatan penggunaanya.

“Kesejahteraan masyarakat 50% yang meliputi pelatihan ketrampilan dan modal bagi buruh rokok dan buruh tani serta pemberian BLT buruh rokok yang tidak masuk DTKS, Penegakan hukum, serta Kesehatan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Polres Klaten Perketat Penjagaan Perbatasan Jateng-DIY
BACA JUGA:  Dapat Keluhan Pelayanan COVID di Kudus, Ganjar : Nek Wis Keno Ora Enak

Menurutnya, permasalahan yang selanjutnya adalah tahun 2021 DBHCHT tidak bisa dianggarkan untuk infrastruktur sehingga setiap tahun selalu ada Silpa karena tak ada serapan anggaran sementara alokasi Kudus termasuk tinggi.

“Dalam menjawab permasalahan tersebut, kami coba buat usulan penggunaan DBHCHT seperti semula di tahun 2016 agar penggunaanya lebih fleksibel,” ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya langkah yang dilakukan Pemkab Kudus dengan mengirim surat pada Menkeu RI tentang usulan penggunaan DBHCHT tersebut dapat disetujui ternyata pupus ditengah jalan, pasalnya Menkeu RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan telah membalas surat kami dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Hartopo meminta kebijakan khusus dalam penggunaan DBHCHT. (Naz-03)

Related Articles

- Advertisement -spot_img